Sebanyak 13 usaha pariwisata di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu diduga beroperasi tanpa izin lingkungan — dan perjuangan membuka dokumen mereka baru saja dimenangkan di jalur hukum. Ini catatan tentang apa yang ditemukan, apa yang digugat, dan apa yang berubah.

Temuan koalisi, Maret 2026

Pada 16 Maret 2026, Koalisi Selamatkan Karst Gunungsewu (KSKG) — 36 organisasi masyarakat sipil — mengumumkan temuan: sedikitnya 13 proyek wisata di KBAK Gunungsewu tidak memiliki izin lingkungan, dengan aktivitas pembangunan yang mencakup jalan yang membelah bukit karst, bangunan permanen, hingga privatisasi sempadan pantai menjadi bar komersial.1

KSKG menilai proyek-proyek itu melanggar Perda DIY No. 10/2023 tentang RTRW: Pasal 111 membatasi pemanfaatan ruang karst hanya untuk kegiatan yang tidak merusak morfologi — ruang hijau alami, penelitian, budidaya terbatas.1 Ketua Umum Masyarakat Speleologi Indonesia Petrasa Wacana menyebut On The Rock di Kalurahan Banjarejo, Tanjungsari, kawasan Drini Beach, dan pengembangan Obelix di diduga telah melampaui batas pemanfaatan ruang.1 Pakar manajemen bencana UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno menambahkan risiko keselamatan: tanah karst berongga rentan amblas (sinkhole) akibat beban bangunan, longsor, dan kawasan pesisir ini rawan megathrust dengan ancaman tsunami hingga ketinggian 30 meter.2

Dokumen yang ditanya, ditutup, lalu diperebutkan

Untuk membuktikan dugaan itu, Perkumpulan IDEA mengajukan permohonan informasi ke PPID Kabupaten Gunungkidul: dokumen perizinan berusaha, persetujuan lingkungan, tata ruang dan lokasi, bangunan, rekomendasi teknis, hingga laporan pengawasan — untuk seluruh infrastruktur pariwisata di pesisir Gunungkidul 2014–2025. Permohonan ditolak; keberatan pun tidak direspons.3

Maka dokumen itu digugat ke pengadilan. 13 Agustus 2026, gugatan dikabulkan: Pemkab Gunungkidul wajib membuka dokumen perizinan usaha pariwisata di kawasan pesisir-karst. Dasarnya, Putusan Mahkamah Agung No. 806 K/TUN/KI/2025 yang menegaskan dokumen AMDAL adalah informasi publik.4

Angka yang dititipkan warga

Investigasi WALHI Yogyakarta yang menyertai perjuangan ini mencatat 13 usaha pariwisata telah mengubah bentang alam karst seluas 34,46 hektare, dan tiga di antaranya mengekstraksi air tanah total 86.421.240 liter per tahun.4 Pada Juli 2026, WALHI melangkah lebih jauh: mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan aparat hukum mengusut tuntas dugaan kejahatan lingkungan, pelanggaran perizinan, hingga potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) — karena ketiadaan dokumen lingkungan dapat menjadi dugaan tindak pidana asal.5

Bukan hanya alam: 57 kepala keluarga di Sanglen dan 37 kepala keluarga di Watu Bolong terdampak langsung, sekitar 30 keluarga pedagang Watu Bolong diminta pindah, dan fasilitas publik kelola Pokdarwis dibongkar.1

Apa artinya bagi warga

Seperti ditegaskan peneliti Lingkar Keadilan Ruang, terbukanya dokumen perizinan bukan sekadar soal administratif — itu bagian dari hak warga terdampak untuk terlibat dalam pengelolaan ruang hidup mereka sendiri.4 Dan setelah dokumen dibuka, pekerjaan pengawasan publik justru baru dimulai.4 Portal ini akan mengikuti hasil pembukuan dokumen itu.

Referensi

  1. Harian Jogja — 13 Proyek Wisata di Karst Gunungsewu Disebut Tak Berizin
  2. JPNN Jogja — Koalisi Selamatkan Karst Gunungsewu Protes Pembangunan On The Rock
  3. Radar Jogja — KSKG Siap Sengketakan PPID Gunungkidul
  4. Perkumpulan IDEA — Gugatan Informasi IDEA Dikabulkan
  5. WALHI — Selamatkan Karst Gunung Sewu: Usut Tuntas Kejahatan Lingkungan dan Dugaan TPPU